Dalam rangka mendukung implementasi Internet of Things (IoT) di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan P eraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Low Power Wide Area (LPWA). Direktorat Telekomunikasi mengunjungi Greenhouse Krisan Kelompok Tani Hijau Daun, Ciwalen, Sukaresmi, CianjurKementerian Komunikasi dan Informatika melalui. KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 13. Bahkan penyelenggara layanan telekomunikasi sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk melakukan upgrade jaringannya dengan penyediaan Base Transceiver Station (BTS) Combat. (606), LL KEMKOMINFO : 23 HLM. 2/PER/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M. COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan insentif untuk implementasi teknologi jaringan. Medan Merdeka Barat No. bahwa untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020- 2024; b. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 28. Subjek. 4, BN 2016/NO 551; KOMINFO. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102) UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Buka Kongres XXV PWI, Presiden Ajak Insan Pers Pegang Teguh Kode Etik Jurnalistik 3 days ago. KOMINFO/ 05 /2012 tanggal 9 Mei 2012. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi maju satu dekade sekaligus sebagai upaya mengantisipasi pandemi Covid-19 dan dinamika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation T. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11 /PER/M. Plate menegaskan komitmen pemerintah yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M. Informasi Publik. Kominfo/11. go. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 28 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 ghz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 ghz dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, menimbang : : a. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 22-04-2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi T. HERYUNANTO. ID : 7 HLM. Tipe Dokumen. Kementerian Komunikasi dan Informatka tengah mengupayakan percepatan transformasi digital di Indonesia melalui empat langkah kebijakan. 18, BN. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/PER/M. 2021/No. Djalil pada tanggal 8 Pebruari 2006. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023. Permenkominfo No. sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. TEKS. Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Bakti Kemenkominfo. In English. Subjek. Peraturan Menteri Komunikasi. U. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Melalui aturan ini, para pelanggan diharuskan mendaftarkan dirinya saat membeli SIM card baru. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation. KOMINFO/04/2008 tentang Tata CaraKementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 5. 2. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 29-09-2023. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum FrekuensiPERMENKOMINFO NO. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 502 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi T. Kementerian adalah kementerian yang. Selain itu, Jokowi mengungkapkan alasan penunjukan orang non-partai mengisi Kementerian Komunikasi dan Informatika. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaKementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 13. BN = Berita Negara. Apresiasi Kinerja, Komite I DPD RI Dukung Penuh Program Kementerian Kominfo 4 days ago. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 12. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024. KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Peneriman Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/M. Jenis / Bentuk Peraturan. Portal Layanan Publik Terintegrasi Kemkominfo. 7. KOMINFO/10/2011 tentang Penetapan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika sebagai Badan Penetap (Designating Autority/DA) dalam Rangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Penerapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) Pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BR TI) • Peraturan Menteri Nomor : 31 /PER/M. 04/PER/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M. 28-09-2023. Nomor Peraturan. id dan. KETUA TIM TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI. Dalam rangka melaksanakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka pada tanggal 28 Oktober 2010 ditetapkan struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan. 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan, para pengguna HKT akan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI secara bertahap dari operator seluler yang digunakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu. KOMINFO/08/ 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. 2014/No. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. ABSTRAK : -. Telekomunikasi; 11. 8. falatehan@postel. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaOpen Data Kominfo adalah Portal Satu Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyajikan data-data dari seluruh Satuan dan Unit Kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. KOMINFO/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan. C. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M. |Kabinet. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M. Rudiantara yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indosat Tbk menggantikan Menteri Komunikasi dan. Jakarta. E. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 9. U. A. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal. Website Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2010. Plate memaparkan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas untuk menjembatani. 1219; KOMINFO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. Semoga informasi ini bermanfaat. U. bahwa untuk melaksanakan. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (03/07) siang, untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi. Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi 4 days ago. Bagian Kedua Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri, Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul. 18. bahwa untuk melaksanakan. Subjek. Peraturan Menteri. 4, BN. Penomoran Telekomunikasi adalah kombinasi digit yang mencirikan identitas Pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan Telekomunikasi. Peraturan Menteri ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERMENKOMINFO No. PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 – PERUBAHAN KEDUA. KOMINFO/10/2005 tentang. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri. Walaupun wujud perkembangan positif dengan lantikannya, namun ketua penerangan PKR itu juga digesa supaya lebih fokus kepada tanggungjawabnya sebagai menteri. Aras 5,8-16 dan 18 , Kementerian Komunikasi dan Digital, No. Ia merupakan profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat (kini Indosat Ooredoo Hutchison), Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. Sumber. KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan KM. 1450, KOMINFO. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Ditanya jika Kebudayaan masih kekal di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, beliau berkata agensi berkaitan seni dan budaya akan diletakkan di bawah kementerian lain. PERATURANPEDIA. [4] 22 Mei 2023 04:11 WIB · 4 menit baca. Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan usaha jasa telekomunikasi perlu penyesuaian persyaratan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan. Revisi Permendag 50/2020, Pemerintah Atur Medsos Hanya Fasilitasi Promosi, Bukan Transaksi 3. [1] [2] (lahir 3 Mei 1959 [3]) adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019). U. Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKOM) kini dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital, kata Menterinya Fahmi Fadzil. Peraturan Menteri. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 25, BN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M. Telekomunikasi; 4. Plate menyatakan hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2021 untuk. (1120), LL KEMKOMINFO : 69 HLM: 15: Peraturan Menteri : 13 Tahun 2021: 12-10-2021: 18-10-2021: Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020 Detail Dokumen Katalog Abstrak Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi. Status Peraturan. Siaran Pers Tentang Menkominfo Percepat Penyelesaian Pembangunan BTS Daerah 3T. TEKS. Judul. “Di akhir tahun 2023, kita luncurkan dua satelit dengan kapasitas 300 Gbps atau setara dengan enam kapasitas dari total 9 kapasitas satelit yang kita gunakan. “Saya bersama-sama dengan direksi dan manajemen perusahaan operator seluler, termasuk. Menurut Menteri Johnny, hak dan kewajiban peralihan tersebut termasuk dan tidak terbatas pada lima hal, yaitu hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dan kewajiban. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Gedung Utama Lantai V Kementerian Komunikasi dan Informatika Jln. bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan Menteri dapat melimpahkan sebagian fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi kepada badan regulasi;. menteri dalam ne-geri, menteri pe-kerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan koordinasi nomor . 28-09-2023. LAYANAN PEMERINTAH. bahwa penggunaan layanan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah atau badan hukum dibutuhkan dalam menyediakan layanan publik, sehingga dipandang perlu mengatur proses perizinannya secara sederhana, efisien, dan efektif;. Indonesia. Sejarah awal Kementerian Penerangan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Peluncuran Konektivitas Digitial, Jumat (26/02/2021) dengan menerapkan prinsip connecting the unconnected and leaving no-one behind serta kemandirian dan kedaulatan digital. Hary Budiarto M. Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan; 5. Belum Tersedia. wikipedia. No. "Sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, BAKTI harus mengawali pembangunan BTS secepat mungkin sejak awal tahun. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi disusun sesuai dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission /OSS) termasuk. Telekomunikasi; 10. 2, BN 2022/No. Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan. Selengkapnya. Menteri adalah Menteri Perhubungan. BN 2021 (62): 32 hlm. Unduh dokumen resmi peraturan ini. Tutup. peraturan menteri komunikasi d an informatika republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri komunikasi dan informatika republik. Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (03/07) siang, untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi. BAB II SARANA, JENIS DAN FUNGSI TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN Bagian Kesatu Sarana Telekomunikasi-Pelayaran Pasal 2 Sarana Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas: a. 2021. kominfo. Aras 5,8-16 dan 18 , Kementerian Komunikasi dan Digital, No. Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan. Badan/Pengarang. Lulusan Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) dan Magister Sejarah Hubungan Internasional dari London. Rangkaian proses seleksi telah berakhir pada tanggal 17 April 2023 saat Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Nomor Protokol Internet yang selanjutnya disebut Nomor PI adalah Alamat Protokol Internet (Internet The Ministry of Communications and Digital ( Malay: Kementerian Komunikasi dan Digital) is a ministry of the Government of Malaysia that is responsible for digitalisation, communications, multimedia, radio broadcasting, digital terrestrial television broadcasting, other media broadcasts, information, personal data protection, special affairs. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.